BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman, bersama Wakil Bupati Sri Setyorini, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa (31/3/2026).

Rapat yang digelar di DPRD Kabupaten Blora tersebut juga dirangkaikan dengan persetujuan bersama dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Target pendapatan daerah sebesar Rp2,649 triliun terealisasi Rp2,619 triliun atau 98,87 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target. Dari target Rp516,45 miliar, realisasinya mencapai Rp550,30 miliar atau 106,56 persen. Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar 97,01 persen.

Di sisi belanja, dari total alokasi Rp2,925 triliun, realisasi mencapai Rp2,805 triliun atau 95,87 persen. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar 96,82 persen, belanja modal 95,51 persen, belanja transfer 92,61 persen, dan belanja tak terduga sebesar 0,40 persen.

Untuk pembiayaan daerah, realisasi penerimaan tercatat 94,42 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 34 persen. Dari keseluruhan komponen tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp90,57 miliar.

Bupati juga mengungkapkan capaian kinerja daerah sepanjang 2025 yang diukur melalui 2.479 indikator. Sebanyak 97,70 persen indikator menunjukkan capaian baik, sementara 2,30 persen lainnya masih memerlukan perbaikan.

“Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025 secara umum berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan. Sinergi seluruh komponen pemerintahan dan dukungan masyarakat menjadi kunci capaian ini,” ujar Arief.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Blora juga meraih sejumlah penghargaan tingkat provinsi hingga nasional, di antaranya predikat Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, serta Kabupaten Layak Anak kategori Nindya.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah target yang belum tercapai dan akan menjadi bahan evaluasi ke depan.**Team Website.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi persetujuan DPRD terhadap dua Raperda strategis yang dinilai penting untuk mendorong peningkatan kualitas permukiman dan penguatan sektor ekonomi kreatif di daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Kegiatan ditutup dengan halal bihalal bersama seluruh tamu undangan.